Ciamik! BI Ramal Kinerja Penjualan Eceran Naik di Februari

Suasana mal dikawsan Jakarta (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran secara tahunan diprakirakan meningkat pada Februari 2023. Hal tersebut tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari 2023 sebesar 205,2, atau tumbuh 2,6% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada pada fase kontraksi.

Direktur Departemen Komunikasi Fadjar Majardi mengungkapkan kinerja penjualan eceran yang positif tersebut didorong oleh pertumbuhan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Subkelompok Sandang yang tercatat meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

“Secara bulanan, penjualan eceran diprakirakan menunjukkan perbaikan meski masih berada pada fase kontraksi sebesar 1,4% (mtm),” ungkapnya dalam siaran pers, Kamis (9/3/2023).

Dia menambahkan perbaikan penjualan eceran terutama terjadi pada Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi, serta Subkelompok Sandang sejalan dengan strategi promosi yang dilakukan pedagang ritel sehingga mendorong permintaan masyarakat.

Pada periode Januari 2023, IPR tercatat sebesar 208,2 atau secara tahunan terkontraksi sebesar 0,6% (yoy). Adapun, dia menjelaskan bahwa kontraksi lebih dalam tertahan oleh pertumbuhan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Subkelompok Sandang yang tetap tumbuh positif.

Secara bulanan, penjualan eceran juga mencatat kontraksi sebesar 4,4% (mtm) sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca-HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Natal dan Tahun Baru.

“Hampir seluruh kelompok terindikasi mengalami kontraksi, kecuali Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, serta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang tetap tumbuh positif,” kata Fadjar.

Dari sisi harga, responden memprakirakan tekanan inflasi pada April 2023 akan meningkat, sementara Juli 2023 akan menurun. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) April 2023 tercatat sebesar 145,1, meningkat dibandingkan dengan indeks pada Maret 2023 sebesar 139,1, didorong oleh kenaikan harga selama periode HBKN Ramadan dan Idulfitri 2023. Sementara itu, IEH Juli 2023 tercatat 133,5, menurun dibandingkan dengan indeks pada Juni 2023 sebesar 138,3.

Rafael Ternyata Pengemplang Pajak, Ini Tanggapan Dirjen Pajak

Konferensi Pers Perkembangan Pemeriksaan Sdr RAT dan Sdr ED. (Tangkapan Layar Youtube Ministry of Finance Republic of Indonesia)

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memastikan, pihaknya akan turut memeriksa dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo (RAT), termasuk dalam program Tax Amnesty atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Suryo menekankan, pihaknya akan memeriksa bekas pejabat eselon III di Ditjen Pajak itu maupun pihak-pihak yang terlibat dengannya saat pelaksanaan Tax Amnesty jilid 2 yang dilaksanakan pada 2022. Ia akan memeriksa dengan sejumlah Undang-undang (UU) yang terkait pajak.

“Logikanya gini, bahwa kami melakukan pasti pemeriksaan. Basis kami melakukan pemeriksaan pasti UU, UU nya apa? UU pajak, ada UU KUP cara kami periksa dan pasti kami periksa,” kata Suryo saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, dikutip Kamis (9/3/2023).

Jika dalam kasus itu ada pajak terutang yang tidak ditunaikan pihak-pihak yang memanfaatkan RAT, maupun RAT sendiri yang diduga turut melakukan pengemplangan pajak, ia memastikan akan memanfaatkan UU PPh maupun UU PPN dalam proses pemeriksaannya.

“Kalau ada pajak terutang berarti kita bicara UU PPh dan UU PPN, serta UU material lainnya termasuk kita concern UU Tax Amnesty,” ujar Suryo.

Yang terpenting saat ini, menurut Suryo, konstruksi kasus pajak yang melibatkan RAT dan pihak-pihak yang terkait dengannya harus jelas terlebih dahulu. Baru setelahnya ia akan memeriksa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

“Jadi kami musti lihat secara detail terlebih dahulu kasus kejadiannya seperti apa dan nanti kami cocokkan ke peraturan yang ada dalam UU tersebut,” kata Suryo.

“Jadi terhadap beberapa perusahaan ataupun pihak yang terkait dengan saudara RAT ini kita lakukan hal yang sama. Jadi kita enggak bisa lepas dari UU yang menjadi koridor pengenaan pajak dari seseorang atau sebuah wajib pajak,” ungkapnya.

Tunggu Waktunya! Jokowi Janjikan Ini agar Petani RI Sejahtera

Keterangan Pers Presiden Jokowi saat panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah, (9/3/2023). (Tangkapan layar Sekretariat Presiden RI)

Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah akan mengeluarkan standar harga Gabah Kering Panen (GPK). Ini menjadi solusi agar harga gabah di tingkat petani tak lagi murah saat panen raya.

Hal ini diungkapkan Jokowi ketika meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023). Saat memberikan keterangan pers, Jokowi mengungkapkan saat melakukan dialog dengan petani memang ditemukan harga GKP yang jatuh Rp 4.200 saat panen raya ini.

“Sehingga pemerintah sedang menghitung dan nanti segera diumumkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) GKP harus berapa, karena kita punya hitungan cost setiap komponen berproduksi beras,” ungkap Jokowi.

Jokowi mengatakan Pemerintah dalam hal ini Bapanas sudah memiliki komponen perhitungan beras itu mulai dari sewa lahan, pupuk, bibit, dan lainnya. Sehingga diharapkan nantinya harga gabah di tingkat petani hingga ke konsumen wajar.

“Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar semua mendapat manfaat dan keuntungan dari itu,” tuturnya.

Selain itu, Mantan Walikota Solo ini juga bicara mengenai masalah pupuk yang saat ini masih menjadi masalah bagi petani. Dia mengaku mendapat banyak keluhan dari petani di banyak tempat terkait ketersediaan hingga ketersediaan harga pupuk bersubsidi.

Namun dijelaskan memang saat ini kebutuhan pupuk nasional saat ini mencapai 13 juta ton, sementara pabrikan di dalam negeri baru bisa menyuplai kurang lebih 3,5 juta ton.

“Kemarin di Pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton, impor kita 6,3 juta ton artinya memang kita masih kurang pupuknya ini yang nanti akan segera kita usahakan tapi kita harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk, ini baru perang Rusia dan Ukraina ini problem yang dihadapi semua negara di dunia,” sebutnya.

 

Konsumsi Domestik Loyo, Inflasi China Melandai Jadi 1%

Orang-orang melewati bendera nasional China di sepanjang gang menjelang Kongres Partai Komunis ke-20, di Beijing, China, Selasa (11/10/2022). Partai Komunis China (PKC) bakal menyelenggarakan kongres lima tahunan mereka yang ke-20 pada 16 Oktober mendatang. (Photo by JADE GAO/AFP via Getty Images)

Inflasi China melambat pada Februari karena konsumen masih tetap berhati-hati mengeluarkan uang mereka meskipun kontrol pandemi nol-Covid yang ketat telah berakhir tahun lalu.

Berdasarkan data resmi Biro Statistik Nasional (NBS) yang dirilis Kamis (9/3/2023), menunjukkan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Februari 2023 tercatat 1%, sekaligus menjadi laju paling lambat sejak Februari 2022. Inflasi itu turun dari bulan sebelumnya sebesar 2,1% yoy.

Inflasi pada Februari juga berada di bawah estimasi dalam jajak pendapat Reuters sebesar 1,9% yoy. Adapun, pemerintah telah menetapkan target inflasi pada 2023 sebesar 3%.

Inflasi tahunan inti, tidak termasuk harga makanan dan energi, tercatat 0,6% yoy pada Februari, turun dibandingkan dengan 1% pada Januari. Angka ini mencerminkan permintaan domestik yang kian lemah.

Secara bulanan (month-to-month/mtm) terjadi deflasi 0,5% pada Februari 2023, berbalik dari inflasi 0,8% mtm pada bulan sebelumnya dan di bawah ekspektasi inflasi sebesar 0,2% mtm.

Sementara itu, Parlemen China telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi secara konservatif yakni sekitar 5%. Hal ini menjadi sebuah tanda bahwa pembuat kebijakan menyadari terdapat hambatan ekonomi yang masih sulit untuk diselesaikan.

Perekonomian terbesar kedua di dunia itu telah mengalami pemulihan tentatif dari gangguan Covid-19 sambil menghadapi permintaan yang lebih lemah di luar negeri dan penurunan properti domestik.

Ekonom mengatakan China tetap akan melihat tekanan inflasi dalam beberapa bulan mendatang, sebagian besar berkat berakhirnya upaya untuk menekan Covid-19.

 

Jaga Kepatuhan Hukum, PTBA Gandeng Kejaksaan Muara Enim

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim menyepakati perpanjangan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia PTBA Suherman dan Kepala Kejari Muara Enim Ahmad Nuril Alam, serta turut disaksikan Direktur Utama PTBA Arsal Ismail.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim melanjutkan kerja sama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia PTBA Suherman dan Kepala Kejari Muara Enim Ahmad Nuril Alam, serta turut disaksikan Direktur Utama PTBA Arsal Ismail.

Arsal mengatakan bahwa PTBA membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam menjalankan kegiatannya. Termasuk dari Kejari Muara Enim di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Perusahaan senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang berlaku. Keberadaan pihak Kejari Muara Enim sangat membantu Bukit Asam dalam setiap pengambilan putusan yang strategis,” kata Arsal dalam keterangan tertulis, Jumat (3/3/2023).

Ruang lingkup kerja sama PTBA dan Kejari Muara Enim meliputi pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain. Melalui kerja sama ini, kata dia, PTBA bisa mendapatkan berbagai bantuan dari Kejari Muara Enim, sehingga kegiatan operasional dan bisnis perusahaan berjalan sesuai koridor hukum serta prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Kerja sama dengan Kejari Muara Enim merupakan salah satu upaya Bukit Asam untuk meningkatkan kepatuhan pada regulasi yang berlaku serta penerapan prinsip GCG,” tambah Arsal.

Sementara itu, Kepala Kejari Muara Enim Ahmad Nuril Alam mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan agar PTBA mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatannya.

“Kami merasa bahagia karena dipercaya Bukit Asam dan bisa berkolaborasi lebih baik ke depan. Kejaksaan punya Jaksa Pengacara Negara yang selalu siap mendukung BUMN. Kami siap hadir,” tegasnya.

PTBA Cetak Laba Rp 12,6 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah!

PTBA/Bukitasam.co.id

PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota dari Holding BUMN Pertambangan MIND ID, berhasil mencatatkan laba bersih Rp 12,6 triliun pada 2022, naik 59% dibandingkan 2021 yang sebesar Rp 7,9 triliun.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, capaian laba bersih pada 2022 ini merupakan capaian laba tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

“Saya sampaikan di awal bahwa PTBA pada tahun 2022 ini meraih laba tertinggi sepanjang sejarah berdirinya PTBA di mana laba bersih kita pada 2022 per 31 Desember itu sebesar Rp 12,6 triliun. Jadi, PTBA sebagai anggota dari Holding Tambang MIND ID telah sukses menciptakan sejarah tertinggi,” ungkapnya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (09/03/2023).

Dia mengatakan, capaian peningkatan laba bersih perusahaan pada 2022 dipicu oleh lonjakan pendapatan yang naik 46% menjadi Rp 42,6 triliun dari Rp 29,3 triliun pada 2021.

Total aset perusahaan per 31 Desember 2022 juga tercatat naik 26% menjadi sebesar Rp 45,4 tiriliun dari Rp 36,1 triliun pada 2021.

“Kenaikan signifikan dari pendapatan dan laba bersih didorong oleh pemulihan perekonomian global yang diikuti pulihnya permintaan batu bara dan harga jual batu bara,” tuturnya.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan, pencapaian ini didukung karena peningkatan kinerja operasional perseroan di sepanjang 2022. Perseroan menurutnya juga mengedepankan cost leadership, sehingga penerapan efisiensi secara berkelanjutan dilakukan secara optimal.

Dari sisi operasional, dia menyebut, total produksi batu bara PTBA pada tahun 2022 mencapai 37,1 juta ton, meningkat 24% dibanding tahun 2021 sebesar 30,04 juta ton.

Sedangkan penjualan batu bara PTBA pada 2022 sebanyak 31,7 juta ton, tumbuh 12% dibanding tahun 2021 yang sebesar 28,4 juta ton.

Sepanjang 2022, perseroan mencatat penjualan ekspor PTBA sebesar 12,5 juta ton dan realisasi Domestic Market Obligation (DMO) tercatat sebesar 19,2 juta ton atau 216% dari target DMO atau 119 persen dari realisasi tahun 2021 yang sebesar 16,1 juta ton.

 

Benar! Air Products Mundur di Proyek Hilirisasi Batu Bara RI

Chaiman, President & CEO Air Products, Seifi Ghasemi Saat Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batu Bara Menjadi Dimetil Eter, Kab. Muara Enim, Senin (24/1/222). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Kabar mundurnya Air Products and Chemicals, Inc dari konsorsium proyek hilirisasi atau gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Sumatera Selatan (Sumsel) benar adanya. Hal itu diungkapkan langsung oleh manajemen PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Mundurnya Air Products yang merupakan perusahaan asal Amerika Serikat itu dinyatakan melalui surat yang dikirimkan kepada pemerintah Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Air Products and Chemicals Inc membentuk konsorsium bersama dengan PTBA dan juga PT Pertamina (Persero) untuk mendirikan perusahaan patungan yang bergerak di bidang bisnis pengolahan batu bara dan produk turunan batu bara di Sumatera Selatan.

Direktur Pengembangan Usaha PTBA, Rafli Yandra mengatakan pihaknya masih akan tetap berkomitmen menjalankan proyek gasifikasi sesuai arahan pemerintah. Sekalipun terdapat salah satu konsorsium yang mengundurkan diri.

“Jadi mengenai proyek coal to DME ini memang ada surat dari Air products untuk mundur sejauh ini kami belum klarifikasi tetapi kami sudah diskusikan dengan Kementerian terkait dan ini masih berproses bahwa kami tetap melanjutkan,” kata dia dalam konferensi pers, Kamis (9/3/2023).

Lebih lanjut, Rafli mengatakan proyek coal to DME merupakan langkah perusahaan dalam menjalankan pemerintah dalam bidang hilirisasi batu bara. Hal ini dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk berkontribusi dalam memenuhi energi nasional.

Sebelumnya pada Selasa (7/3/2023), mendadak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengundang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membahas mengenai program hilirisasi batu bara.

Menteri Bahlil mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta agar proyek gasifikasi batu bara Dimethyl Ether (DME) di Sumatera Selatan dipercepat. Pasalnya, ini penting untuk mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) RI yang mencapai 6-7 juta ton per tahunnya.

“Kami melakukan rapat dengan Presiden, khususnya yang pertama kami membahas tentang percepatan investasi di bidang hilirisasi dalam konteks DME low calorie sebagai substitusi impor dari LPG. Dan Bapak Presiden memerintahkan kami untuk melakukan percepatan, ini adalah bagian dari mengoptimalkan batu bara low calorie untuk pergantian DME kita, karena kita tahu kita masih impor (LPG) sekitar 6 – 7 juta ton per tahun dan perlahan kita akan kurangi impor dari substitusi DME,” paparnya saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (07/03/2023).

Dia mengatakan, salah satu tantangan dalam proyek ini yaitu terkait perhitungan karbon yang dihasilkan dari proyek ini, termasuk rencana perdagangan karbon yang akan dilakukan di pasar bursa. “Ini masih ada perhitungan tentang karbon aja yang belum clear, jadi sebentar lagi akan selesai,” ucapnya.